Peran Lembaga Keuangan Internasional dalam Kebijakan Ekonomi Indonesia di Masa Orde Baru

             Di masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia nyaris mengalami kebangkrutan ekonomi. Namun, seiring dengan perubahan kepemimpinan yang diikuti perubahan kebijakan, Indonesia mulai dapat bangkit dari keterpurukan. Di bawah pemerintahan Orde Baru, Setahap demi setahap bisa keluar dari keterpurukan ekonomi melalui bantuan dana negara-negara Barat. Bantuan yang didapat digunakanuntuk memperbaiki
ekonomi dan melakukan pembangunan dalam bentuk Replita (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Negara-negara pemberi bantuan dana itu tergabung dalam sebuah konsorsium yang dinamakan IGG (Inter-Governmental Group on Indonesia) yang beranggotakan Amerika Serikat,kanada australia,Selandia Baru, Jepang, inggris, dan sejumlah negara Eropa barat.
             

           Selain dari negara-negara tersebut, Indonesia juga mendapatkan pimjaman dana dari Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan pembangunan (IBRD/ Internasional Bank for Reconstruction and development) atau Bank Dunia (World Bank). Dana bantuan tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang kesejahteraan masyarakat. Banyak proyek-proyek pembangunan yang didanai Bank dunia, diantaranya proyek listrik negara, pembangunana perumahan, pembangunan jalan.sublai air bersih dan infrastruktur yang menunjang kemajuan perekonomian
         
            Bank dunia merupakan lembaga keuangan yang mengurusi masalah-masalah yang bersifat struktural. Bank Dunia memberikan bantuan dana kepada negara-negara yang membutuhkan melalui program penyesuaian struktural (SAP/Struktural adjusment Program) bank dunia juga berperan melakukan perombakan terhadap beberapa sektor yang dipandang penting seperti sektor industri dan perdagangan serta menyempurnakan kebijakan-kebiajakan terkait sektor tersebut. Tujuannya adalah untuk meliberalisasi sektor-sektor tersebut dengan menyingkirkan hambatan-hambatan yang merintangi Produktivitas perekonomian.

           Di sisi lain, untuk membenahi sektor moneter yang mengalami kekacauan pemerintah Indonesia meminta bantuan dari IMF (Internasional Monetary Fund). Pemerintah perlu meredam laju inflasi yang meningkat tajam di tahun 1965. IMF mempunyai tugas melakukan intervensi (campur tangan) untuk mendapatkan kembali keseimbangan neraca perdagangan. Keseimbangan neraca perdagangan dipengaruhi oleh kebijakan moneter bank sentral dan menteri keuangan. IMF memeberikan saran-saran yang harus dilakkan pemerintah Indonesia untuk menyehatkan perekonomiannya.