Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Masa Perang Dingin

             Indonesia pun tidak lupun dari arus perubahan politik dunia saat itu. Keadaan dunia pada waktu berlangsung Perang dingin berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah indonesia, terutama dalam hal kebijakan luar negeri. Hal ini ikut menentukan
arah perjalanana Orde Lama dan Orde Baru. Indonesia pun dijadikan ajang tarik-menarik dan perebutan pengaruh kedua negara besar.
     
            Pada tahun 1960-an ketika Indonesia menerapkan sistem demokrasi terpimpin pemerintah mengarahkan pandangan politiknya ke negara-negara Blok Timur yang berhaluan komunis.Hal ini disebabkan pengaruh kekuatan PKI yang saat itu mendominasi politik Indonesia. Selain itu juga disebabkan negara-negara Barat terkesan enggan memberikan bantuan ekonomi dan persenjataan dalam rangka perbaikan ekonomi dan perjuangan membebaskan Irian Barat. Puncak kedekatan Indonesia dengan Blok TImur adalah pendirian Poros Jakarta-Hanoi-Peking-Pyong Yang-Phnom Penh, menjadikan Indonesia dicap sebagai negara berhaluan komunis oleh masyarakat internasional Kebijakan luar negeri pada waktu itu cenderung pada konfrontasi negara-negara Barat yang dianggap sebagai simbol kolonalisame dan impresalisme.

          
         Peristiwa pemberontakan G30s/ PKI yang diduga didalangi oleh PKI pada tahun 1965 menjadi titik balik perubahan arah politik Indonesia. Peristiwa G30s/PKI ini diikuti oleh pergeseran kekuasaan dari Orde lama ke Orde baru, dari Soekarno ke Soeharto. Perubahan tampuk kekuasaan ini juga mengubah haluan kebijakan luar negeri Indonesia. Komunis dinyatakan sebagai ajaran terlarang di indonesia sehingga semua hubungan dengan negara-negara komunis diputuskan.
        
         Dibawah Soeharto, politik luar negeri Indonesia lebih condong kepada negara-negara Blok Barat. Hal ini dilakukan dalam rangka mendapatkan pinjaman danadari negara-negara Barat untuk memperbaiki ekonomi indonesia yang hampir mengalami kebangkrutan. Secara langsung maupun tidak langsung Indonesia mulai dipengaruhi oleh Blok Barat yang tercermin dari kebijakan-kebijakan luar negeri Indonesia yang cenderung pro-barat, walaupun tetap berusaha untuk netral tidak memihak kepada salah satu blok Namun demikian, ada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Orde baru untuk mengembalikan politik luar negeri Indonesia ke arah "bebas aktif" yakni dengan tidak memihak salah satu blok. Langkah pemerintahan Orde baru ini dilakukan dengan mengakhiri konforntasi dengan Malaysia, Indonesia kembali menjadi anggota PBB, mendirikan ASEAN, serta melakukan normalisasi hubungan dengan negara-negara blok Timur seperti China dan Rusia yang sepat dibekukan.